Ratusan Massa MPC Pemuda Pancasila Kota Serang Gelar Aksi Unras di Depan Kantor Kejari

Kota Serang - Ratusan massa dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Serang lakukan aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang, Senin (27/2).

Koordinator aksi TB Delly Suhendar mengatakan bahwa dalam aksinya menyampaikan beberapa hal.

Baca juga: Empat Poin Tuntutan Insiden Kebakaran Depo Pertamina, CMMI Kecam Erick Thohir Hingga Akan Aksi Besar Besaran

"Ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam aksi ini, diantaranya tentang penerapan pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang, penyerapan anggaran tanpa melalui proses system lpse dan kepastian hukum atas data yang tertera dalam situs http://www.sipp.pn-serang.go.id/index.php/detil_perkara dan Putusan Nomor.17/Pid.Sus –TPK/2017/PN. Srg tanggal 11 Oktober 2017 yang melibatkan petinggi di Kota Serang, " kata Delly saat ditemui usai audiensi.

Dalam kesempatan ini, MPC Pemuda Pancasila Kota Serang diterima oleh perwakilan dari Kejari Serang.

Baca juga: Pembangunan IKN, Dr. Rina Juwita: Rasa Memiliki Harus Dimunculkan

"Alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan penjernihan dari Kejaksaan Negeri Serang bahwasanya Walikota kita tidak terlibat dengan persoalan hukum yang saat ini yang dibicarakan bahwa ada keterlibatan dari Walikota Serang. Kemudian kami juga menyampaikan apa yang menjadi keresahan kami terkait dengan kesalahan pembuatan keputusan terhadap disinsentif peternakan ayam yang keputusannya itu dibuat oleh kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang, seharusnya keputusan itu dibuat oleh Walikota, " ucap Delly.

"Selanjutnya terkait dengan industri yang ada di Kota Serang, yang saat ini makin marak, adanya industri-industri semakin banyak tersebar di kota Serang, padahal tata ruang jelas ada larangan-larangan, tidak boleh ada kegiatan industri di luar Kasemen dan Walantaka. Tapi yang terjadi saat ini industri semakin banyak, " lanjutnya.

Baca juga: Menyongsong Pembangunan IKN, Drs Martinus : Perlu Akselerasi Sumber Daya Manusia Daerah dengan Pelatihan dan Hak Khusus

Lebih lanjut Delly mengungkapkan tentang dugaan penyelewengan kewenangan dalam penyerapan anggaran pada Dinas PUPR.

"Kaitan dengan dinas PUPR, dalam kecamatan menurut kami diduga telah terjadi penyelewengan kewenangan, karena berdasarkan aturan Perpres disebutkan setiap penggunaan anggaran, penyerapan anggaran itu harus melalui sirup dan melalui LPSE, namun pada saat ini kecamatan-kecamatan di Kota Serang tidak melakukan perekrutan data penyerapan anggaran, " ungkapnya.

Baca juga: Pertanyakan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Paguyuban Pengusaha Pribumi Datangi Kantor Biro PBJ Banten

Terakhir Delly berharap bahwa Kejaksaan Negeri Serang melakukan proses hukum adanya dugaan tindak pidana perbuatan melawan hukum.

"Kami berharap Kejaksaan Negeri Serang melakukan proses hukum adanya dugaan tindak perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, " tandasnya.

Baca juga: Birokrasi di Era 4.0 Tantang  ASN Berkualitas

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Serang Aditya Nugroho menyambut baik kedatangan MPC Pemuda Pancasila Kota Serang.

"Tadi kami memberikan Penjernihan terhadap masyarakat terutama yang tadi disampaikan artinya kami menyambut baik atas lapdu yang disampaikan oleh rekan kita, mitra kita dari Pemuda Pancasila dan lapdu itu sudah kami terima dengan baik dalam hal ini diterima oleh kasih Intel Kejari dan akan membalasnya dalam 7 sampai 11 hari. Kami berharap yang disampaikan ini adalah data dan fakta yang valid, kemudian kami mengarahkan dari rekan-rekan Pemuda Pancasila juga bisa mengawal terkait dengan lapdu yang sudah disampaikan ke kami, " tutupnya.